PEREKONOMIAN INDONESIA

PENDAHULUAN DAN LATAR BELAKANG

Perekonomian merupakan sebuah tolak ukur yang sangat penting untuk kemajuan suatu Negara. Bahkan yang dapat menjamin kesejahteraan warga Negara dan menyangkut seluruh dunia . maka dari itu perekonomian haruslah didukung penuh oleh pemerintahnya dan warga masyarakatnya agar terlaksana dengan baik .

Sebagai contoh saja seperti  Perekonomian di Indonesia ini sendiri , seperti yang kita ketahui perekonomian dinegara kita belum dapat dikatakan sejahtera walaupun kita mengetahui Negara kita mempunyai Banyak Aspek dan Aset dan sebenarnya sangat mampu membuat perekonomian menjadi makmur dan merata . Seperti, Sumber Daya Alam kita yang melimpah ruah baik dari air, hutan, tambang, mineral, dll . Akan tetapi seiring dengan semakin maju dan pesatnya teknologi dan perkembangan jaman, banyak petinggi Negara kita yang tidak bisa memanfaatkan Aset negara untuk kemajuan negaranya sendiri atau bahkan malah menjualnya kepada Negara lain . Sehingga, seharusnya warga Indonesia yang mendapatkan posisi sebagai pekerjaan yang baik tapi malah hanya sebagai kuli atau pekerja bawah dilapangan . hal seperti ini yang seharusnya sangat penting untuk diperhatikan, karna bagaimanapun kesejahteraan sangat dibutuhkan oleh warga Indonesia untuk mendapatkan hak-haknya agar pertumbuhan perekonomian di Indonesia ini semakin meningkat baik serta tidak dipandang buruk . 

“KEBIJAKAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERANANNYA

DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA”

Mandala Harefa*)

Sejak diundangkannya Undang-Undang No 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, masyarakat dan pengusaha kecil menaruh harapan yang sangat besar terhadap kebijakan tersebut. Paling tidak dari kebijakan tersebut akan dapat tercipta iklim yang kondusif bagi usaha kecil untuk dapat lebih berperan dalam perekonomian Indonesia. Peranan usaha kecil dan menengah (UKM) terlihat setelah terjadinya krisis ekonomi tahun 1997. UKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang sempat terabaikan. Pada saat krisis ekonomi meluluhlantakkan perekonomian bangsa ini dengan melumpuhkan perusahaan-perusahaan besar, UKM cukup berperan walaupun masih tetap mengalami kesulitan dalam perekonomian pada saat krisis yang begitu dahsyat.

Pengembangan usaha kecil ini di tanah air selayaknya mendapat perhatian yang serius guna mendukung pengembangan UKM agar dapat berperan dalam perekonomian nasional dan sebagai upaya penyerapan tenaga kerja di masa depan. Fakta menunjukan bahwa perekonomian Indonesia tahun 20042 yang diciptakan UKM berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 1.135,8 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 1993 sebesar Rp 276 triliun, dengan  pertumbuhan mencapai 5,45 persen terhadap tahun 2003 laju pertumbuhan selalu bergerak lebih tinggi dibandingkan dengan total PDB nasional sebesar 4,86 persen.

Pertumbuhan PDB UKM terjadi hampir di semua sektor ekonomi, kecuali sektor pertambangan dan penggalian. Pertumbuhan tertinggi ditopang oleh sector pengangkutan dan komunikasi sebesar 8,02 persen, diikuti sektor bangunan sebesar 7,48 persen dan sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 6,64 persen. Bila dilihat berdasarkan skalanya, sumbangan pertumbuhan PDB UKM lebih tinggi dibandingkan sumbangan pertumbuhan usaha besar .

lima instansi yang merumuskan usaha kecil dengan caranya masing-masing. Kelima instansi itu adalah Biro Pusat Statistik (BPS), Departemen Perindustrian, Bank Indonesia, Departemen Perdagangan serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Pada kelima instansi itu, kecuali BPS, usaha kecil pada umumnya dirumuskan dengan menggunakan pendekatan finansial. Selain hal di atas, dari rangkuman buku yang ditulis oleh Tulus Tambunan6 mengungkapkan bahwa kinerja usaha kecil dan menengah implikasi dari suatu kebijakan, kinerja dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu:

1.      Penciptaan Kesempatan Kerja Penciptaan kesempatan kerja ini sangat penting di dalam melihat sukses tidaknya suatu usaha. Dengan semakin banyaknya tenaga kerja yang diserap, semakin besar pula peranan industry kecil dan menengah dalam menanggulangi masalah pengangguran. Demikian pula dengan produktivitas usaha itu sendiri, dengan meningkatnya tenaga kerja yang dipakai berarti produktivitas pun bisa ditingkatkan. 

2.      Konstribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) Kontribusi pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) bisa terjadi apabila industri kecil dan menengah itu bisa memberikan pendapatan bagi negara, dalam hal ini baik dari pendapatan dari pemasaran di dalam negeri maupun dari penjualan keluar negeri (ekspor). Suatu industri kecil dan menengah dikatakan sukses apabila memiliki pendapatan yang terus meningkat yang biasanya besar dipengaruhi oleh peningkatan penjualan. Dengan meningkatnya penjualan secara langsung juga akan mempengaruhi peningkatan kinerja industri kecil dan menengah itu sendiri. 

  “PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI SALAH SATU PILAR PEMULIHAN    PEREKONOMIAN BANGSA”

      Dwi Sardjono

Pada era tahun 1998 perekonomian bangsa kita terpuruk dengan rontoknya sebagian besar bank-bank swasta nasional Indonesia, juga bank-bank pemerintah. Bagi bank-bank pemerintah dilakukan merger dan bagi bank-bank swasta yang sudah tidak mungkin dimerger dikenakan sebagai Bank dalam Likuidasi, Bank Beku Kegiatan Operasional (BBKU), Bank Take Over (BTO) atau Bank Rekap oleh pemerintah yang pada intinya bank-bank tersebut adalah bank-bank yang bermasalah. Hal ini tentu mempengaruhi kinerja proyek dan terbengkalainya proyek yang sedang ditangani oleh debitur  tersebut. Hal ini  dapat berakibat pengurangan jumlah tenaga kerja karena mengecilnya volume proyek yang ditangani, tentu saja hal ini akan menambah banyaknya pengangguran di negara kita, belum lagi pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak mampu menahan badai krisis yang menambah rumit permasalahan perekonomian bangsa ini.

 Apabila kita cermati, salah satu penyebab hal tersebut adalah tidak  adanya penegakan hukum yang baik di negara ini. Saya ambil contoh bahwa penyumbang badai krisis ekonomi yang terjadi adalah di sektor perbankan, yang merupakan urat nadi sistem kegiatan perekonomian kita . kemampuan  dan kekuatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan perbankan yang kemudian disalurkan dalam bentuk kredit, besar pengaruhnya dalam kesinambungan pembangunan nasional dan menunjang kegiatan perekonomian nasional (Saleh, 1997).

Apabila segala peraturan-peraturan yang ada dilaksanakan dengan baik dan benar serta ditegakkan dengan baik bagi para pelanggarnya, maka diharapkan krisis tersebut dapat diminimalisasi. Bagaimana pengaruh penegakan hukum bagi perbaikan perekonomian bangsa? Dengan adanya penegakan hukum yang baik dan adanya kepastian hukum atas seluruh sektor-sektor yang ada di masyarakat kita maka diharapkan krisis tersebut dapat diantisipasi ataupun dapat dicegah terjadinya krisis yang disebabkan oleh adanya hal yang sama dikemudian hari misalkan pada:

                               Bidang pajak, Perbankkan,Pasar Modal. 

                 Bagaimana kita menegakkan hukum perpajakan agar memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak, minimal mengurangi kebocoran dalam penerimaan pajak kita, di bidang pengembalian piutang negara yang dikelola oleh Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN), bagaimana menegakkan hukum perundang-undangan yang ada agar upaya-upaya BUPLN dapat maksimal dalam mengembalikan piutang negara, penegakan hukum atas adanya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan penegakan hukum pada bidang-bidang lain yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu disini.

Adanya penegakan hukum yang baik akan melahirkan kepastian hukum yang akan menimbulkan rasa aman. Hal ini adalah salah satu kunci keberhasilan pemulihan perekonomian bangsa kita. Di samping itu dengan adanya kepastian hukum maka para investor lokal maupun asing tidak akan ragu dalam menanamkan investasinya di negara kita ini, karena selain jaminan rasa aman yang ada juga ada jaminan penegakan hukum. Untuk itu pembangunan yang sedang dilaksanakan di Indonesia, harus berjalan seiring dengan pembangunan bidang hukum yang ditujukan untuk meningkatkan pembinaan hukum nasional, penertiban fungsi lembaga hukum, peningkatan kewibawaan penegak hukum yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran hukum (Sumantoro, 1999).

“AGRIBISNIS SEBAGAI LANDASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA DALAM ERA MILLENIUM BARU”  
Oleh : Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih

Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan keunggulan sumber-daya hayati di Indonesia adalah kegiatan pertanian dalam arti luas. Oleh sebab itu Indonesia perlu mengembangkan keunggulan komparatif di bidang pertanian menjadi keunggulan bersaing melalui pengembangan industri-industri yang mengolah hasil pertanian dan mengembangkan industri-industri hulu pertanian, yang secara keseluruhan dikenal sebagai pembangunan system agribisnis.

Sistem agribisnis tidak sama dengan sektor pertanian. Sistem agribisnis jauh lebih luas daripada sektor pertanian yang dikenal selama ini. Berdasarkan informasi dan data yang terbatas tersebut, peranan agribisnis dalam ekonomi Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut ini. 

 

Pertama, peranan agribisnis dalam pembentukan PDB. Sampai saat ini non-migas menyumbang sekitar 90 persen PDB, dan agribisnis merupakan penyumbang terbesar dalam PDB non-migas.

 Kedua, peranan agribisnis dalam penyerapan tenaga kerja. Karakteristik teknologi yang digunakan dalam agribisnis bersifat akomodatif terhadap keragaman kualitas tenaga kerja, sehingga tidak mengherankan agribisnis menjadi penyerap tenaga kerja nasional yang terbesar.

Ketiga, peranan agribisnis dalam perolehan devisa. Selama ini selain ekspor migas, hanya agribisnis yang mampu memberikan net-ekspor secara konsisten.

Keempat, peranan agribisnis dalam penyediaan bahan pangan. Ketersediaan berbagai ragam dan kualitas pangan dalam jumlah pada waktu dan tempat yang terjangkau masyarakat merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan pembangunan di Indonesia.

Kelima, peranan agribisnis dalam mewujudkan pemerataan hasil pembangunan (equity).

Keenam, peranan agribisnis dalam pelestarian lingkungan. Kegiatan agibisnis yang berlandaskan pada pendayagunaan keanekaragaman ekosistem di seluruh tanah air memiliki potensi melestarikan lingkungan hidup. 

Tahap perekonomian Indonesia saat ini dan pada masa yang akan datang adalah tepat jika pembangunan agribisnis memperoleh perhatian. Karakteristik agribisnis yang “ramah” terhadap keanekaragaman sumber daya dan kelembagaan yang ada antar daerah juga compatible dengan arus besar desentralisasi dan otonomi yang sedang diterapkan di Indonesia.

KESIMPULAN 

Berdasarkan jurnal-jurnal diatas maka dapat kita simpulkan bahwa segala yang terjadi didalam Negara kita ini sangat berpengaruh penting untuk Perekonomian .  Mulai dari hal Kecil dan Sampai yang terbesar .

Seperti UKM yang menyumbang banyak untuk Pertumbuhan Ekonomi yang membawa dampak baik dalam sector industry maupun Tenaga Kerjanya, sehingga mampu membantu mengurangi jumlah pengangguran . Tidak hanya itu, dari segi Agribisnis tersebut juga banyak memberikan Dampak yang positik untuk kemajuan dan pertumbuhan perekonomian kita dalam hal kesempatan kerja dan juga kesenjangan, bahkan dalam hal menjaga kelestarian lingkungan dari kerusakan oleh tangan-tangan yang hanya mementingkan Peluang kekayaan saja tanpa memikirkan Kerusakan . 

Namun, yang sangat penting untuk kita perhatikan dan tegakkan adalah HUKUM, sudah seharusnya segala hal harus ditegakkan dengan hukum. Dengan adanya penegakan hukum yang baik dan adanya kepastian hukum atas seluruh sektor-sektor yang ada di masyarakat kita maka diharapkan krisis tersebut dapat diantisipasi ataupun dapat dicegah terjadinya krisis dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakatnya . Dan tercipta rasa aman untuk rakyat-rakyatnya .